Jokowi Dinilai Menganut Gaya Pascatradisionalis – Kabar Politik Terbaru Hari Ini

Jokowi Dinilai Menganut Gaya Pascatradisionalis


KabarPolitik.net – Pendapat Presiden Joko Widodo yang menyebut bahwa demokrasi di Indonesia saat ini sudah kebablasan, mendapat banyak perhatian dari sejumlah pihak. Hal itu diutarakan sang RI-1, demi melihat maraknya hal-hal negatif yang berkembang dari persinggungan antara praktik demokrasi, dan pengaruh kuat era digital melalui peran media sosial.

Pengamat politik yang juga seorang kolumnis, Fachry Ali mengatakan, hal itu sebenarnya menyiratkan bahwa sebagai seorang politisi, tingkah laku politik Jokowi dengan jelas memperlihatkan sudut pandangnya sebagai seorang pascatradisioanlis.

“Dia berlebaran pertama kali (sebagai presiden) di Aceh, lalu kemudian di Padang, dan melaksanakan Natal sebagai orang Islam yang menghormati Natal di Papua. Jadi dia tidak diam di Jakarta saja seperti presiden dari era Soekarno sampai SBY,” kata Fachry dalam sebuah diskusi di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu 25 Februari 2017.

Dia menilai, gaya politik Jokowi yang pascatradisionalis ini merupakan bukti karakter orang yang ‘sangat Jawa’, tapi saat menjadi pemimpin justru sangat membuka diri, tanpa terlepas dari aspek-aspek budaya Jawa itu sendiri.

“Kalau dilihat dalam konteks budaya, mestinya Jokowi itu sangat terlihat sebagai representasi Jawa. Karena dia lahir di ‘pusar’ antara Jogja dan Surakarta. Tapi saat jadi presiden, dia justru melihat Jawa dari sudut pandang Indonesia, dan bukan sebaliknya,” kata Fachry.

Selain itu, Fachry juga menilai jika sejarah panjang perjalanan karir politik Jokowi selama ini, kerap berlawanan dengan pandangan-pandangan khas pemikiran bergaya tradisional. Maka menurutnya, Jokowi itu merupakan sosok yang cocok untuk memimpin di alam demokrasi seperti di Indonesia ini.

“Tapi mungkin era demokrasi yang dialami Jokowi ini ditambah juga dengan kekuatan dunia digital. Jadi saya kira, orang-orang di sekitar presiden harus terus mendiskusikan perubahan-perubahan, yang tidak bisa atau luput dilihat oleh presiden,” kata Fachry.

“Dalam kondisi ini, secara struktural terjadi kontestasi yang kontinu dari kekuatan-kekuatan tidak resmi, yang muncul di luar konteks negara dan terus berkontestasi dengan kekuasaan resmi di negara itu sendiri,” tambahnya.



Dipersembahkan oleh : KabarPolitik.net

Share berita ini ke teman-teman Anda…

Reply

close
==[ Klik disini 1X ] [ Close ]==